Kantor: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Data Alamat dan Telepon Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Purbalingga :

Tweet

Sekilas Informasi tentang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Purbalingga :

Adapun tugas pokok masing-masing Dinas adalah :

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksaakan kewenangan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PERKEBUNAN

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perkebunan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Perkebunan yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perkebunan yang di dikerjasamakan dengan atau serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• DINAS KEHUTANAN

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Kehutanan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Kehutanan yang di dikerjasamakan dengan atau serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan sesuai dengan peratwan perundang-undangan yang berlaku.